Tagged Under:

PSDM Menulis #1 : Akselerasi Kaderisasi, Sudah Tepatkah?

Share

Akselerasi memiiki makna sebagai sebuah percepatan, sedangkan kaderisasi dimaknai sebagai proses penanaman nilai-nilai baik dalam upaya persiapan regenerasi yang dilakukan secara bertahap. Apabila coba kita kaitkan maka akselerasi kaderisasi ini memiliki makna bahwa  tahapan penanaman nilai-nilai tersebut mengalami percepatan dalam prosesnya. Hal inilah yang kemudian sedang terjadi di proses kaderisasi di Universitas Diponegoro.
Wacana terkait akselerasi kaderisasi dalam hal ini  akselerasi Ketua Bem Universitas Diponegoro digulirkan pada forum musyawarah mahasiswa yang terlaksana pada tanggal 2-3 April 2016. Setelah melalui perdebatan cukup panjang akhirnya disepakati perubahan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Undip, yang mana perubahan tersebut terkait syarat untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM UNDIP adalah mahasiswa yang maksimal duduk di semester 5 (sebelumnya semester 7), kemudian kesepakatan perubahan PPO tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahasiswa (PERMA) No. 7 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).
Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra salah satunya berkaitan dengan sinkronisasi antara akselerasi kaderisasi dengan dinamika dan alur kaderisasi yang ada di Undip.  Alur kaderisasi sebelumnya telah menggariskan bahwa mahasiswa yang duduk di semester 5 itu baru akan berkarya pada ormawa di tingkat fakultas, dan ketika adanya akselerasi kaderisasi yang mengubah syarat bahwa calon ketua dan wakil ketua BEM Undip maksimal adalah mahasiswa semester 5, maka ini berarti bahwa dibutuhkan banyak kader yang siap dan mampu untuk dikaryakan di ormawa tingkat fakultas dan universitas, akan tetapi yang menjadi masalah adalah sejumlah pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kaderisasi tersebut seperti LKMM-D dan LKMM-TM belum mengakomodir adanya kebijakan akselerasi kaderisasi ini. Sehingga terjadi perebutan kepentingan antara fakultas dan universitas dan kekhawatiran akan minimnya kader yang layak untuk berkiprah di tingkat universitas tersebut.
Jika kita tinjau lebih jauh sebenarnya kebijakan akselerasi kaderisasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain mahasiswa yang berkecimpung di ormawa tingkat universitas ini tidak perlu lagi khawatir terhadap waktu kuliah yang molor dan sebagainya apalagi bila dikaitkan dengan isu UKT semester 9 yang sekarang sedang hangat diperbincangkan, kemudian mahasiswa sekolah vokasi yang mayoritas lulus dalam jangka waktu 3 tahun juga dapat ambil bagian di kepengurusan ormawa tingkat universitas tanpa perlu khawatir waktu kuliahnya molor, dan mahasiswa yang berkecimpung di ormawa tingkat universitas ini tidak perlu khawatir apabila kebjakan kuliah maksimal 5 tahun itu benar-benar dijalankan karena di tahun ke-4 mereka sudah purna tugas dari ormawanya.
Dampak negatifnya adalah berkaitan dengan kesiapan dan kematangan, karena di sejumlah fakultas pada semester 5 da 6 merupakan puncak dari kegiatan perkuliahannya artinya beban perkuliahan boleh jadi pada level tertinggi di semester tersebut, kemudian mahasiswa yang sebelumnya belum pernah berada di posisi top manager ormawa tingkat fakultas akan mempengaruhi kematangan berpikir dan bertindak mahasiswa tersebut baik dalam mengeluarkan kebijakan untuk mahasiswa Undip yang dinaungi ataupun dalam interaksi BEM Undip ini dengan BEM-BEM lain dilevel nasional, semua hal tersebut benar-benar membutuhkan kematangan. Kematangan ini sebenarnya dapat dibentuk melalui kegiatan diklat seperti LKMM, namun sayangnya materi dan kegiatan LKMM yang ada sekarang belum menyesuaikan dan mengakomodir kebijakan akselerasi kaderisasi tersebut.
Berkaca dari dampak positif dan negative tersebut, kami PSDM HMTP 2017 coba menghadirkan solusi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan akselerasi kaderisasi ini agar pelaksanaannya benar-benar bisa membawa kebermanfaatan. Solusi tersebut antara lain, PSDM BEM Undip perlu menetapkan dengan tegas poin-poin indikator yang harus dicapai oleh kaderisasi yang ada di jurusan, hal ini dimaksudkan agar ada standar yang sama bagi para kader tersebut di masa awal pembentukannya, kemudian sejumlah materi dan kegiatan di LKMM harus diturunkan ketingkat dibawahnya misal materi dan kegiatan di LKMM-TM diturunkan ke LKMM-D, hal ini dimaksudkan agar mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan tersebut dapat mendapat ilmu sesegara mungkin agar dapat ia olah dan cerna terlebih dahulu, kemudian perlu adanya penyeragaman pandangan ormawa baik di level jurusan, fakultas, hingga universitas berkaitan dengan syarat calon ketua dan wakil ketua hingga mahasiswa semester berapa yang boleh terlibat di ormawa tersebut, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perebutan kader atau terjadinya kekosongan kader yang menempati posisi di ormawa tersebut.
Pada akhirnya, semuanya dikembalikan lagi kepada kita semua selaku mahasiswa-mahasiswa Undip sekalian, apakah mampu merespon kebijakan akselerasi kaderisasi ini secara positif, atau justru kita semua sebagai mahasiswa Undip gagal merespon kebijakan tersebut dan kebijakan tersebut malah jadi boomerang bagi performa ormawa di Undip, sehingga akhirnya pertanyaan pada judul tulisan ini dapat terjawab, apakah akselerasi kaderisasi sudah tepat atau belum.

Sumber
Devi & Friana. 2016. Wacana Akselerasi Kaderisasi Ketua BEM UNDIP digugat. Dalam www.lpmhayamwuruk.org diakses pada 9 Juli 2017
Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi tahun 2017

Our Location