[KAJIAN ISU : KPK DILUCUTI KORUPSI PUN MENJADI]


Komisi Pemberantasan Korupsi Sedang Dilucuti
Komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang terbentuk pada era pemerintahan ibu Megawati Soekarno Putri sebagai upaya untuk membantu aparat kepolisian dan kejaksaan dalam mengatasi permasalahan korupsi. KPK memiliki peran sebagai trigger mechanism yaitu lembaga yang mendorong kepolisian dan kejaksaan untuk menegakkan hukum mengenai korupsi dengan baik. Hal ini diperjelas pada UU KPK lama dimana diantara tugas – tugas KPK lainnya, juga terdapat tugas KPK yaitu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta sebagai supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang dalam menjalankan tugasnya tidak berdiri sendiri, namun juga saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.  Belakangan ini UU KPK mulai diperbincangkan lagi, bahkan dilakukan revisi karena dianggap poin-poin didalamnya kurang sesuai. Terbukti dengan kinerja KPK dianggap melenceng dimana seolah komisi pemberantasan korupsi ini bekerja tanpa koordinasi dan melibatkan instansi terkait lainnya.
Dalam proses pengesahan revisi undang – undang KPK banyak mendapat kecaman dari masyarakat dan mahasiswa, mereka menganggap banyak kejanggalan dalam proses pengesahan revisi UU KPK ini. Pertama pengesahan revisi UU KPK terkesan terburu – buru. Hal ini tercermin dari beberapa poin yang perlu dikaji ulang karena dianggap dapat melemahkan lembaga KPK itu sendiri. Proses revisinya juga dinilai cacat, dimana lembaga terkait tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi undang – undang yang menentukan nasib dari keberlangsungan lembaga tersebut. Beberapa poin yang perlu disoroti ialah yang pertama mengenai KPK yang termasuk dalam lembaga eksekutif, hal ini dapat mengancam independensi lembaga KPK itu sendiri, ditambah dengan status pegawai yang juga menjadi aparatur sipil negara, hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari lembaga KPK dimana dikhawatirkan KPK ini hanya akan menjadi perpanjangan tangan presiden dan hal ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 36 tahun 2017 yang terdapat pada UU KPK sebelum revisi yang mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Lalu poin berikutnya yaitu dengan dibentuknya dewan pengawas yang kewenangannya bebas masuk dalam teknis perkara. Dewan pengawas berhak untuk memberikan ijin dilakukannya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, yang mana wewenang tersebut sebelumnya diemban oleh pimpinan KPK, apabila dewan pengawas bewenang dalam hal itu, lantas apa tugas pemimpin KPK, terjadi tumpang tindih tupoksi disini antara pimpinan KPK dan dewan pengawas. Poin ini juga mempersulit dalam pelaksanaan OTT selain itu akan beresiko terjadinya kebocoran didalam pelaksanaannya. Dari poin – poin itu saja dapat terlihat betapa belum siapnya revisi undang – undang KPK ini untuk disahkan. Selain itu masyarakat dibuat heran dengan hilangnya suara oposisi, dimana sebelumnya memanas akibat pilpres dan kasus-kasus lainnya, namun saat pengesahan revisi UU KPK ini dewan perwakilan rakyat memberikan suara bulat mengatakan setuju atas revisi UU KPK ini, bahkan menimbulkan banyak presepsi dimana salah satunya, diduga adanya faktor kepentingan didalamnya.
DPR seperti memiliki kepentingan yang sama dan mendesak sehingga mereka sepakat untuk segera mengesahkan revisi UU KPK. Aksi protes mahasiswa dan masyarakat tak didengar bahkan dianggap tidak perlu. Sebenarnya hingga sekarang Urgensi dibalik revisi UU KPK masih menjadi pertanyaan. Mengingat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK hampir sebagaian besar menyeret nama – nama kalangan elit politik dan banyak juga yang berstatus anggota dewan perwakilan rakyat.  Hal ini makin memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan dibalik ini semua. Namun sayangnya revisi UU KPK ini tetap disahkan, keputusan ini sempat memicu aksi protes mahasiswa serta masyarakat dimana mereka menagih janji presiden yang ingin memperkuat lembaga KPK namun kenyataannya malah seperti ingin melucuti KPK itu sendiri, respon – respon yang diberikan pemerintah kurang berani, ketegasan dari seorang pemimpin belum muncul seakan – akan mereka juga ikut mencari perlindungan, hal tersebut memicu timbulnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Apabila memang benar dibalik revisi UU KPK ini tersimpan sebuah kepentingan, diharapkan itu adalah kepentingan rakyat, Indonesia memiliki tujuan mulia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke - 4 yang mana bunyinya adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dimana jelas bahwa kepentingan rakyat berada diatas segalanya jangan nodai atau bahkan mencoba untuk menggeser dengan nilai – nilai yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Indonesia adalah negara demokrasi masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya dengan baik dan benar namun jangan bungkam mulut rakyat dengan sikap tutup telinga yang para petinggi negara contohkan saat menangani perkara revisi UU KPK ini. KPK dilucuti para tikus berdasipun makin menjadi, jika sudah begini rakyatlah yang harus kembali gigit jari.

Daftar Pustaka
Bramasta. Dandy Bayu. 2019. Revisi UU KPK, Begini Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia..dalam www.kompas.com. diakses pada 19 Oktober 2019 
Movanita. Ambaranie Nadia Kemala. 2019. Dalam Rancangan Revisi UU KPK, Tugas dan Wewenang KPK Ditambah. dalam www.nasional.kompas.com. diakses pada 19 Oktober 2019
Sari. Haryanti Puspa. 2019. Revisi UU KPK Dishkan, Bagaimana Nasib Surat Pimpinan KPK yang Ingin Ikut Pembahasan ?. dalam www.nasional.kompas.com. diakses pada 19 Oktober 2019
Farisa. Fitria Chusna. 2019. Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden. dalam www.nasional.kompas.com. diakses pada 19 Oktober 2019

Tidak ada komentar:

Posting Komentar